BANDAR LAMPUNG — Sebuah sepeda motor milik warga di wilayah Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, dilaporkan hilang pada Minggu (19/1/2026) pagi. Kendaraan tersebut diketahui merupakan milik Rusmawati, sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Peristiwa kehilangan terjadi sekitar pukul 05.51 WIB di Jalan Rawa Subur, tepatnya di depan Masjid Al Ittihadiyah, Kecamatan Enggal. Korban […]
Continue Reading
JAKARTA – Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Lampung menyerahkan Dana Bumbung Kemanusiaan senilai Rp250 juta kepada Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak banjir di sejumlah wilayah Sumatera. Serah terima bantuan tersebut berlangsung di Kantor Kwarnas Gerakan Pramuka, Jakarta, Senin (19/1/2026) siang. Dana kemanusiaan itu diperuntukkan bagi korban bencana banjir di […]
Continue Reading
BANDAR LAMPUNG — Guru Besar Universitas Lampung (Unila), Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S., menegaskan bahwa keterlambatan Indonesia dalam memanfaatkan instrumen jasa lingkungan karbon, khususnya pada kawasan konservasi, bukan disebabkan oleh ketiadaan regulasi, melainkan oleh belum optimalnya implementasi regulasi di tingkat tapak dan kelembagaan pengelola kawasan. Ia menjelaskan bahwa kerangka hukum nasional saat ini […]
Continue Reading
Oleh Herman Batin Mangku DENGAN kekayaan hutan, kawasan mangrove, serta sektor pertanian yang luas, Provinsi Lampung digadang-gadang memiliki potensi besar untuk menjadi pemain penting dalam pasar karbon nasional, bahkan internasional. Sampai-sampai, harimau dan gajah ikut gerah potensi tersebut malah makin tergerus. Secara faktual, saat ini, Lampung memiliki sekitar 948.641 hektare hutan atau setara 28,25 persen […]
Continue Reading
Ditengah ambisi Indonesia menurunkan emisi karbon melalui skema perdagangan karbon, posisi Provinsi Lampung justru terasa paradoksal. Di satu sisi, Lampung memiliki modal ekologis yang tidak kecil, hutan konservasi, kawasan lindung, mangrove, hingga sektor energi dan industri. Namun di sisi lain, potensi tersebut belum terkonversi menjadi kekuatan ekonomi hijau yang nyata. Perdagangan karbon digadang-gadang sebagai […]
Continue Reading
Saring Suhendro Pengamat Keuangan Publik Ada satu kalimat yang hampir selalu muncul setiap kali ekonomi hijau dibicarakan, terutama di daerah berbasis sumber daya alam seperti Lampung: ini penting, tapi mahal. Keraguan itu wajar. Namun yang sering luput dibahas justru soal arah pembangunan yaitu ke mana Lampung ingin membawa ekonominya dalam 10–20 tahun ke depan? Perubahan […]
Continue Reading
BANDAR LAMPUNG – Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Lampung melalui Bidang VIII Mental Spiritual dan Bela Negara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pada Jumat, 15 Januari 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi serta mematangkan program pembinaan bagi peserta didik Pramuka di Lampung. Rakor tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, di antaranya penekanan prioritas pembinaan mental spiritual dan […]
Continue Reading
Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung mendorong kehadiran layanan taksi listrik sebagai bagian dari pengembangan transportasi umum ramah lingkungan di wilayah Bandar Lampung dan kawasan aglomerasinya, dengan target peluncuran perdana pada Ramadan 2026. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan, kebijakan ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan pelayanan transportasi sekaligus menekan polusi udara di wilayah perkotaan. Salah […]
Continue Reading
Bandar Lampung — Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menghadiri Rapat Koordinasi Strategis yang diselenggarakan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung), Senin (12/1/2026), bertempat di Ruang Aula Lantai IV Kantor Pusat Bank Lampung. Rapat koordinasi tersebut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, jajaran Dewan Komisaris, serta […]
Continue Reading
Bandarlampung – Dewan Pimpinan Pusat Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (DPP PEMATANK) secara resmi menyatakan akan ‘menyeret’ oknum anggota DPRD Kota Bandar Lampung berinisial HT (Heti Friskatati) ke Aparat Penegak Hukum (APH). Langkah ini ditempuh setelah dugaan pelanggaran etik, penyalahgunaan wewenang, dan intervensi proyek pendidikan dinilai sengaja dilindungi dan dibiarkan berlarut-larut oleh mekanisme internal DPRD dan […]
Continue Reading