Pringsewu – Kabupaten Pringsewu terus berbenah melakukan pembangunan di semua sektor. Kawasan yang dikenal kota seribu bambu ini bahkan pernah mendapatkan peringkat yang cukup baik dalam pengelolaan keuangan berdasarkan penilaian uji petik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Dengan luas wilayah seluas 625 km2 dan berjarak 38 kilometer dari ibukota Provinsi Lampung, Kota Bandarlampung, tentunya masih banyak pembenahan “satset” yang harus dilakukan pemerintah daerah setempat.
Bidang infrastruktur khusus jalan, wilayah yang dipimpin Pj Bupati Marindo Kurniawan ini mempunyai jalan kabupaten sepanjang 689,5 kilometer. Dengan kisaran anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang hanya berada di angka 1 triliunan, rasanya belum bisa mengakomodir atau memenuhi kebutuhan ruas jalan, sementara wilayah ini cukup strategis karena berada di perlintasan dan menjadi penghubung beberapa kabupaten di Provinsi Lampung.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pringsewu, Ahmad Syaifudin mengatakan, pelaksanaan pekerjaan tahun lalu sebesar Rp 70 miliaran meliputi semua bagian. Untuk dana DAK TA 2023 sebesar Rp 27 milar. Sedangkan untuk tahun 2024 pekerjaan fisik berkurang nilainya sebesar Rp 40 miliar dan dana DAK 19 miliar.
“Tahun ini anggaran makin kecil karena dipotong untuk pelaksanaan pilkada serentak, ” kata Ahmad di ruang kerjanya, Rabu 27 Maret 2024.
Ahmad menambahkan, berdasarkan nilai pekerjaan, PUPR Pringsewu sangat kecil dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung. Hal ini disebabkan Pringsewu wilayahnya termasuk kecil, maka berimbas pada kebutuhan secara fisik.
“Jadi untuk pengembangan anggaran kita terbatas. Justru yang besar ada di dinas pendidikan dan kesehatan, ” Jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pringsewu, Ikromi Fahmi mengatakan, dengan luas wilayah yang mereka miliki, tidak mungkin mencover kebutuhan jalan. Terlebih lagi APBD untuk Bina Marga hanya berada di angka 2,7 miliar, lebih rendah dibanding Bidang Perumahan Rakyat.
“Makanya kami mengajukan dana hibah ke provinsi sebesar 12 miliar dan itupun diperuntukkan pembangunan dua jembatan tepat di atas Sungai Bulok,” terang Fahmi di ruang kerjanya, Selasa 19 Maret 2024.
Praktis dengan hanya memiliki kesanggupan dana apbd sebesar 2,7 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan, maka pihaknya selama ini bergantung pada dana alokasi khusus sebesar Rp 20 miliar.
“Semoga pihak provinsi bisa menyetujui pengajuan dana 12 miliar itu karena memang sangat dibutuhkan,” ujar Fahmi.
Soal jalan dua jalur yang tepat berada di pintu masuk Tugu Gajah arah komplek perkantoran Pemda Pringsewu, sejauh ini kondisi badan jalan belum banyak mengalami peningkatan signifikan dan harus dilakukan pembangunan berkelanjutan.
“Dari zaman Abah Sujadi Saddat (mantan bupati) sudah ada penimbunan penyiapan badan jalan. Ya masih butuh banyak pendanaan lagi,” jelas Fahmi.
Diketahui, berdasarkan data Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu, dana DAK yang diperuntukkan untuk pembangunan jalan tahun 2024 yakni ; penanganan long segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi Jl. Bendungan sebesar Rp.3.882.000,000., penanganan long segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi Jl. Rejosari-Bumi Arum sebesar Rp. 3.862.000,000., penanganan long segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi Jl Siliwangi-Banyu Urip (Jl.Padjajaran) sebesar Rp.4.454.500.000., penanganan long segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi Banyumas-Banyuwangi (Jl Raya Banyumas) sebesar Rp.7.488.045.000.,Rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur jalan ruas jalan Pujodadi-Sidorejo Pelayangan (Jl Kesehatan) sebesar Rp.200.000.000., Rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur jalan s,d rigid ruas Jalan Kyai Basar-Sp. Tanjung Anom sebesar Rp.500.000.000.,total Rp.23.691.222.000.,(tim)
