BANDARLAMPUNG – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Budhi Condrowati bersama Tim Pansus melakukan kunjungan kerja ke perusahaan singkong di Mesuji dan mengadakan diskusi (hearing) bersama DPRD Mesuji, petani, dan dinas terkait, pada Selasa (16/1).
Dalam kunjungannya, Budhi menyoroti Pentingnya stabilitas harga singkong, terutama menjelang Hari Raya Lebaran.
Budhi meminta DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengawasi implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang harga singkong, yang telah diperkuat dengan surat edaran dari Gubernur Lampung.
“Yang mendesak saat ini adalah bagaimana SKB bisa dijalankan dengan baik. Apalagi mendekati Lebaran, harga singkong sering kali naik turun. Ini sangat merugikan petani,” ujar Budhi, yang juga merupakan kader PDI Perjuangan.
Rencana Jangka Panjang
Untuk memastikan perlindungan jangka panjang bagi petani, Budhi menjelaskan bahwa Pansus Tata Niaga Singkong bersama Pemprov Lampung akan menyusun Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) yang akan memuat ketentuan yang lebih jelas terkait tata niaga singkong.
Selain itu Budhi meminta Pemda, DPRD Mesuji, dan dinas terkait untuk mengambil langkah proaktif.
“Saya minta semua pihak ikut mengawal, mengawasi, dan mensosialisasikan SKB dan surat edaran ini kepada petani dan perusahaan, agar semua memahami aturan yang berlaku,” tegasnya.
Peningkatan Kapasitas Petani
Selain itu, Budhi menyarankan agar Pemkab Mesuji dan dinas terkait menyediakan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) khusus untuk petani singkong.
Penyuluhan ini akan membantu petani dalam memilih bibit unggul, teknik pengolahan lahan, dan pengelolaan pascapanen untuk meningkatkan hasil panen (tonase) dan nilai tambah produk singkong.
Sebelumnya berdasarkan SKB yang telah diperkuat dengan surat edaran dari Gubernur Lampung bahwa harga singkong ditetapkan sebesar Rp1.400/kg dengan potongan rafaksi maksimal 15%. (ADV)
