Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mencatat prestasi gemilang dalam capaian Monitoring Controling Surveillance for Prevention (MCSP) tahun 2025.
Berdasarkan data resmi KPK melalui Jaga.id per 4 November 2025 pukul 21.00, Pemprov Lampung meraih nilai capaian 80, tertinggi di antara seluruh pemerintah daerah di Provinsi Lampung dan bahkan tertinggi secara nasional.
Dalam daftar peringkat yang dirilis, posisi Pemprov Lampung menempati peringkat ke-6 nasional dengan nilai 80, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya mencapai 40 poin.
Sementara itu, rata-rata capaian pemerintah daerah di wilayah Lampung tercatat 52 poin. Kabupaten Lampung Utara menempati posisi kedua di tingkat provinsi dengan nilai 67, disusul Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran masing-masing dengan nilai 60.
Prestasi ini diumumkan langsung oleh Ketua KPK-RI bersama Pimpinan KPK dalam acara resmi di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 5 November 2025.
Dalam agenda tersebut juga, hadir Gubernur Lampung, Wakil Gubernur, para Bupati dan Wali Kota se-Lampung, Kapolda Lampung, Kajati Lampung, Sekda Provinsi, Ketua DPRD Lampung serta unsur Forkopimda Provinsi Lampung.
Turut hadir pula Kepala BPKP, Kaper BPK, Kapolres se-Lampung, Kejari se-Lampung, dan para Kepala OPD serta pejabat tinggi pratama Pemprov Lampung.
“Alhamdulillah MCPS Pemprov Lampung tertinggi se-Lampung dan bahkan tertinggi se-Indonesia yang diumumkan oleh Ketua KPK-RI dan Pimpinan KPK hari ini,” ujar Sekda Provinsi Lampung Dr. Marindo Kurniawan, Rabu 5 November 2025.
Menurutnya, capaian ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Melalui berbagai inovasi dan penguatan sistem pencegahan korupsi, Lampung berhasil menunjukkan kinerja terbaik di antara daerah lain di Indonesia.
Prestasi ini juga menegaskan arah kebijakan Gubernur Lampung untuk menjadikan pemerintahan yang berintegritas sebagai fondasi pembangunan daerah.
Dengan capaian ini, Lampung diharapkan terus menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. (***)
