Pernyataan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal terkait komitmen Presiden RI dalam penanganan Taman Nasional secara khusus dan aspek lingkungan dan pelestarian hutan pada umumnya
-
Presiden Republik Indonesia menunjukkan komitmen nyata dan kepemimpinan langsung dalam menangani persoalan konflik satwa liar dan manusia di kawasan Taman Nasional Way Kambas, yang selama ini menjadi isu krusial bagi masyarakat Lampung dan kawasan konservasi nasional.
-
Presiden memahami secara mendalam dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang dirasakan masyarakat akibat konflik gajah yang terjadi berulang setiap tahun, mulai dari kerusakan lahan pertanian hingga ancaman terhadap keselamatan warga.
-
Sebagai bentuk tanggung jawab negara, Presiden telah berkomitmen untuk mengalokasikan sumber daya negara guna mendukung pembangunan pembatas permanen di kawasan Taman Nasional Way Kambas sebagai solusi struktural dan berjangka panjang.
-
Pembatas yang direncanakan bukan bersifat sementara, melainkan dirancang sebagai infrastruktur permanen yang berkelanjutan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekologis agar tetap menjaga keseimbangan ekosistem dan habitat satwa liar.
-
Kebijakan Presiden ini bertujuan menciptakan perlindungan yang adil dan seimbang, yakni melindungi keselamatan, rasa aman, dan mata pencaharian masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian satwa dan fungsi kawasan konservasi.
-
Pembangunan pembatas permanen di Way Kambas menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam menyelesaikan konflik satwa secara sistematis, terencana, dan bertanggung jawab, serta mengakhiri pendekatan penanganan yang bersifat reaktif dan sementara.
-
Komitmen Presiden diharapkan mampu menghadirkan perubahan signifikan dalam pengelolaan konflik satwa di Lampung, sekaligus menjadikan Taman Nasional Way Kambas sebagai contoh nasional dalam penerapan solusi konservasi yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat.
-
Pemerintah Provinsi Lampung mengintensifkan upaya mitigasi konflik antara manusia dan Gajah Sumatera di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) sebagai respons atas tingginya frekuensi konflik satwa di wilayah penyangga.
-
Dalam satu tahun terakhir, Pemprov Lampung merencanakan pembangunan tanggul pengaman sepanjang kurang lebih 11 kilometer di Kecamatan Way Jepara, yang merupakan salah satu wilayah dengan tingkat konflik manusia-gajah tertinggi di Provinsi Lampung.
-
Gubernur Lampung telah mengambil langkah konkret dengan mengajukan dukungan anggaran kepada pemerintah pusat sebagai bentuk keseriusan daerah dalam menghadirkan solusi struktural dan jangka panjang bagi penanganan konflik satwa.
-
Proposal pembangunan tanggul pengaman senilai sekitar Rp105 miliar telah disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dan saat ini terus diupayakan agar dapat direalisasikan pada tahun berjalan.
-
Pembangunan tanggul pengaman dirancang sebagai barier fisik untuk membatasi pergerakan gajah liar agar tidak keluar dari zona konservasi, sekaligus melindungi habitat satwa dan memberikan rasa aman bagi masyarakat desa penyangga TNWK.
-
Upaya mitigasi konflik dilakukan secara adaptif dengan mempertimbangkan tipologi konflik yang berbeda di setiap wilayah, mulai dari konflik ringan hingga konflik berat yang memerlukan penanganan khusus.
-
Desain mitigasi direncanakan menggunakan kombinasi solusi yang presisi di setiap segmen batas kawasan, termasuk pembangunan tanggul pengaman, pemasangan pagar kejut listrik, maupun pagar kawat sesuai kebutuhan lapangan.
-
Terealisasinya infrastruktur mitigasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas patroli pengamanan kawasan, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pengelola taman nasional, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar.
-
Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat tindak lanjut rencana ini, mengingat keterbatasan anggaran dan kebutuhan pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan.
