BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyoroti ketimpangan serius dalam tata niaga komoditas singkong yang selama ini merugikan petani Lampung. Padahal singkong merupakan salah satu komoditas utama di tujuh kabupaten, bersama jagung, padi, kopi, dan kakao.
Mirza menjelaskan, selama ini singkong keluar dari desa dalam bentuk mentah, sementara nilai tambah justru dinikmati di luar daerah setelah singkong diolah di pabrik menjadi tapioka.
“Singkong keluar dari desa masih berbentuk singkong. Setelah sampai pabrik baru menjadi tapioka. Dari seluruh produksi singkong Lampung, yang menjadi tapioka hanya sekitar 25 persen,” ujar Mirza saat menerima audiensi Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung belum lama ini di ruang kerjanya.
Ia mengungkapkan, dari total produksi singkong Lampung sekitar 7,5 juta ton per tahun, sebagian besar sisanya menjadi limbah yang justru menjadi beban petani. Ironisnya, biaya pengangkutan dan pengelolaan limbah tersebut harus ditanggung petani.
“Petani harus membayar ongkos mobil, dan limbahnya juga dibayar oleh petani. Padahal jumlahnya mencapai 7,5 juta ton,” tegasnya.
Menurut Mirza, ongkos tanam dan pengelolaan singkong diperkirakan mencapai Rp50 per kilogram, sehingga total biaya limbah yang ditanggung petani mencapai sekitar Rp375 miliar setiap tahun.
“Yang menikmati nilai tambah justru pengusaha di luar daerah. Petani kita hanya menanggung rugi,” katanya.
Kondisi tersebut, lanjut Mirza, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan arah kebijakan untuk mengubah struktur ekonomi desa agar petani mendapatkan nilai tambah yang lebih adil. Dampak kebijakan ini, kata dia, akan mulai dirasakan pada tahun 2027.
Salah satu program utama yang disiapkan adalah penyediaan dryer (alat pengering) sebagai bagian dari dukungan terhadap program pemerintah pusat. Dryer dinilai menjadi kunci untuk menekan biaya logistik sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil pertanian di desa.
“Kita dukung program pusat dengan menyediakan dryer. Kapasitasnya sekitar 4.500 ton per hari. Ke depan kita akan dorong agar desa punya nilai tambah dan biaya logistik kita menjadi lebih murah,” jelas Mirza.
Mirza menyebutkan, untuk mendukung kebutuhan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung membutuhkan sekitar 500 unit dryer agar pengolahan hasil pertanian dapat dilakukan lebih merata di tingkat desa.
“Kuncinya itu, kita harus punya dryer. Kalau ini jalan, petani tidak lagi dirugikan, dan nilai tambah bisa dinikmati di desa,” tegasnya.
Selain singkong, Mirza juga menyinggung potensi unggulan Lampung di sektor peternakan, khususnya ayam kampung, yang menurutnya memiliki kualitas unggul dan sangat cocok dikembangkan di Lampung.
“Ayam kampung yang bagus itu adanya di Lampung. Ini potensi besar yang harus kita kelola dengan serius,” pungkas Mirza. (*)
