Kategori: Uncategorized

BANDAR LAMPUNG Anggota Komisi II DPRD Lampung, Mikdar Ilyas.Foto: Wildanhanafi/onetime.id Onetime.id, Bandar Lampung – Komisi II DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja pada Senin (7/7/2025). Rapat yang berlangsung di ruang Komisi II DPRD itu membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2024, termasuk serapan program dan rencana […]

BANDAR LAMPUNG Komisi V DPRD Lampung menerima tuntutan dari FKKS SMA-SMK Swasta Bandar Lampung. Foto: Wildanhanafi/onetime.id Onetime.id, Bandar Lampung – Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) SMA-SMK Swasta Kota Bandar Lampung menggelar audiensi dengan Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Senin (7/7/2025). Dalam pertemuan itu, para kepala sekolah menyampaikan sejumlah persoalan krusial terkait dampak Penerimaan Peserta Didik […]

BANDAR LAMPUNG Sekretaris Disprindag Lampung, Siti Fatimah. Foto: Wildan Hanafi/onetime.id Onetime.id, Bandar Lampung – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disprindag) Provinsi Lampung mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Senin (7/7/2025). Pertemuan berlangsung di ruang rapat Komisi II DPRD dan membahas langkah strategis pengawasan sektor industri serta penyempurnaan data pengolahan hasil pertanian. […]

BANDAR LAMPUNG Dalam rapat paripurna internal, Budi Yuhanda dari Fraksi NasDem ditunjuk sebagai Ketua Pansus. Onetime.id – DPRD Provinsi Lampung resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Dalam rapat paripurna internal, Budi Yuhanda dari Fraksi NasDem ditunjuk sebagai Ketua Pansus. Budi akan didampingi Hanifal […]

Bandar Lampung – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung meminta pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan penyerapan jagung yang mensyaratkan kadar air maksimal 14 persen. Hal ini dinilai menyulitkan petani dan membuat mereka belum sepenuhnya menikmati harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kilogram. “Lampung ini termasuk Provinsi penghasil jagung terbesar keenam di Indonesia. Artinya, banyak petani menggantungkan […]

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, bertempat di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (30/06/2025). Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dilaksanakan dalam rangka Penjelasan Pembentukan Perubahan Program Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Provinsi Lampung Tahun 2025 oleh Badan Pembentukan Peraturan […]

Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Demokrat, Hanifal, mengkritisi penyelenggaraan Festival Krakatau (K-Fest) ke-34 yang tahun ini tak lagi menyertakan kunjungan ke Gunung Anak Krakatau. Ia menilai, absennya ikon utama festival itu menjadi kehilangan besar dalam daya tarik wisata Lampung. “Kegiatan festival ini bagus dan kami sangat mendukung. Tapi jangan sampai setiap […]

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yangtransparan, akuntabel, dan berpihak pada pembangunan berkelanjutan. Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin,(30/6/ 2025). Agenda utama paripurna adalah penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam sambutannya, […]

Bandar Lampung – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami, angkat bicara soal wacana perpanjangan masa jabatan anggota legislatif menjadi tujuh tahun atau hingga 2031, buntut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur penyesuaian masa jabatan pasca pemilu serentak 2024. Menurut Lesty, meskipun perpanjangan masa jabatan itu mengikuti tahapan dan regulasi yang ada, […]

Bandarlampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKB, Munir Abdul Haris, menyoroti belum optimalnya realisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dijadwalkan berakhir pada 31 Juli 2025. Menurutnya, masih banyak persoalan di lapangan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh agar program tersebut benar-benar efektif mendorong penerimaan daerah. “Saya melihat program ini belum berdampak signifikan. Banyak […]